Tes Keperawanan, Perlukah ?
Oleh Arief Kamil
Baru- baru ini berembus sebuah wacana yang dilontarkan salah seorang anggota
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, agar penerimaan siswi
baru mulai dari tingkat SMP, SMA dan Perguruan Tinggi harus melalui tes
keperawanan. Entah dari mana pemikiran itu bermula namun yang jelas tes tersebut
dilakukan bertujuan untuk penangkal merebaknya hubungan seks bebas di kalangan
pelajar.
Pro dan kontra pun berkembang. Wacana itu lambat laun menghadirkan bahan
gunjingan baru di ranah publik. Malah di salah satu jejaring
sosial rencana anggota dewan itu mendapat tanggapan beragam. Ada yang mengatakan
mendukung namun tak sedikit juga yang menyesalkan, karena perawan atau tidaknya
seseorang tidak bisa di nilai dari satu sudut pandang saja. Banyak yang
beranggapan jika pemikiran yang dimunculkan sangatlah picik, tidak adil,
diskriminatif dan menilai rencana tersebut hanya sebatas sensasi dan pikiran vulgar
para politisi kampungan, norak dan tak pernah bersentuhan dengan bacaan yang
cerdas.
“Yang harus kita perbanyakan, apakah Bambang Bayu Suseno mengeluarkan wacana itu
dalam keadaan sehat atau kurang sehat. Kualitas dan moral siswa memang penting,
namun ide nya itu terlalu berlebihan benar. Lebih tepat dia mengatakan, orang
kubu harus bisa baca dan menulis serta membebaskan biaya pendidikan yang
mencekik masyarakat,” tulis seorang yang berkomentar.
Terlepas dari pro dan kontra yang berkembang, seharusnya anggota dewan lebih
cerdas dalam mengemukakan ide nya. Melakukan tes keperawanan pada setiap siswi
tentu merupakan hal yang tabu dan tidak populer dilakukan di negeri ini. Masalah
keperawanan adalah rahasia pribadi bukan konsumsi umum meski hanya diketahui
oleh panitia penerimaan siswa baru sekalipun.
Tes keperawanan terhadap siswi jelas sesuatu yang salah kaprah dan melanggar hak
asasi manusia, mengapa hanya perempuan yang dijadikan pusat perhatian, apa yang
laki-laki tidak ikut berperan, mana keadilan itu…?
Saat ini banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan bahkan anak-anak yang
tak berdosa, apakah dengan adanya tes keperawanan tidak akan membangkitkan luka
lama bagi para korbanya, yang kebetulan masih atau akan bersekolah.
Tidak rahasia lagi, anak balita saja sudah banyak yang jadi korban, bagimana
kalau mereka sudah bertahun-tahun mencoba menyembuhkan luka batin akibat
kejadian yang tidak mereka inginkan dan saat mau masuk sekolah, malah di tes dan
terancam tidak bisa di terima.Tentu tidak adil.
Memang setiap kebijakan pasti menimbulkan efek negatif dan positif, tapi apakah
sudah di pertimbangkan betul wacana tersebut? mana yang lebih mendominasi,lebih
banyak menimbulkan efek positif atau sebaliknya. Tentu siswi yang sudah tidak
perawan merasa minder karena dengan adanya tes itu berkemungkinan besar siswa
perempuan yang lain akan tahu kondisi yang bersangkutan.
Sebenarnya masih banyak pekerjaan lain yang harus dilakukan anggota dewan,
mendorong Pemerintah agar lebih memperhatikan kualitas guru dan infrastruktur
sekolah sepertinya lebih masuk akal. Bukannya sok sibuk mengatur moral siswi
yang sebenarnya bukan menjadi tugas utama mereka.
Rencana tes keperawanan sangat-sangat berlebihan, di negara-negara timur tengah
sekali pun tidak pernah dilakukan tes seperti itu. Ditakutkan kalau rencana ini
mendapat dukungan pemerintah akan menghadirkan rasa takut dan trauma bagi siswi
dan memutuskan untuk tidak bersekolah.
Keputusan memang berada di tangan pemerintah, deal atau tidaknya pemerintah lah
yang menentukan namun yang jelas banyak sekali aspek negatif yang di timbulkan
dari wacana tersebut. Mungkin lebih baik urusan yang satu itu di serahkan
bulat-bulat kepada orang tua siswi yang bersangkutan saja. Bagaimana setuju,
tidak? (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar